Rektor UMMAD Tegaskan Ijazah 35 Mahasiswa Wisuda Tahun 2022 Legal, Sesuai Aturan Pendidikan Kemendikbud Ristek
Rektor UMMAD Tegaskan Ijazah 35 Mahasiswa Wisuda Tahun 2022 Legal, Sesuai Aturan Pendidikan Kemendikbud Ristek
ditulis kembali oleh Eko Prasetyo (Alexainfoterkini.com) foto Istimewa
MADIUN - Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) Prof. Dr. Sofyan Anif, M,Si., menyatakan ijazah 35 mahasiswa Program studi (Prodi) Ilmu Komunikasi dan Prodi Kesejahteraan Sosial UMMAD yang di wisuda pada tanggal 31 Desember 2022 sudah legal, sesuai dengan persyaratan yang diberikan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Rektor UMMAD sebagai respon dari pemberitaan di media massa di Madiun yang mengabarkan pernyataan Mahfudz Daroini, mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMMAD yang menyebutkan ijazah mahasiswa 35 UMMAD ilegal berdasarkan Permendikbudristek Nomer 6 Tahun 2022.
“Tidak ada ijazah lulusan UMMAD illegal karena semua (red: mahasiswa) yang di wisuda sesuai dengan aturan Pendidikan dari Kemendikbud Ristek,” ujar Rektor UMMAD, Rabu, (3/4/2024).
Rektor UMMAD mengungkapkan mahasiswa yang di wisuda terdiri dari angkatan tahun 2018 sebanyak 32 orang, 2 mahasiswa angkatan 2017 dan 1 mahasiswa angkatan 2016.
Sofyan menerangkan berdasarkan basis data PDDIKTI dapat disampaikan 35 mahasiswa tersebut telah mengikuti proses pembelajaran dan proses itu sudah dilaporkan setiap semester.
Pernyataan tersebut disampaikan Rektor UMMAD sebagai respon dari pemberitaan di media massa di Madiun yang mengabarkan pernyataan Mahfudz Daroini, mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMMAD yang menyebutkan ijazah mahasiswa 35 UMMAD ilegal berdasarkan Permendikbudristek Nomer 6 Tahun 2022.
“Tidak ada ijazah lulusan UMMAD illegal karena semua (red: mahasiswa) yang di wisuda sesuai dengan aturan Pendidikan dari Kemendikbud Ristek,” ujar Rektor UMMAD, Rabu, (3/4/2024).
Rektor UMMAD mengungkapkan mahasiswa yang di wisuda terdiri dari angkatan tahun 2018 sebanyak 32 orang, 2 mahasiswa angkatan 2017 dan 1 mahasiswa angkatan 2016.
Sofyan menerangkan berdasarkan basis data PDDIKTI dapat disampaikan 35 mahasiswa tersebut telah mengikuti proses pembelajaran dan proses itu sudah dilaporkan setiap semester.
Kemudian Rektor UMMAD mengambil kebijakan dengan menggunakan Permendikbudristek 6/2022. pasal 7 ayat 5 yang menyebutkan apabila rektor, ketua, dekan, dll berhalangan tetap, maka rektor bisa mengambil alih tanda tangan yang dilakukan oleh unit penanggung jawab program studi atau pengelola perguruan tinggi.
“Maka kami terbitkan surat tugas kepada direktur akademik untuk tanda tangan ijazah sehingga telah memenuhi syarat yang ada dalam perundang-undangan. Dan saya rasa itu sudah mendapat pengakuan. itu yang paling penting dari klarifikasi yang bisa saya sampaikan, mudah mudahan bisa diketahui masyarakat luas,” pungkas Sofyan Anif.
Pada bagian lain, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Prof., Dyah Sawitri, menegaskan bahwa semua kelulusan yang dikeluarkan oleh UMMAD dibawah kepemimpinan Prof. Sofyan Anif sah secara hukum.
“Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, semua proses melalui standar yang ditetapkan oleh Kementerian,” tambahnya.
Hal ini juga diperkuat oleh Tim PDDIKTI Wilayah VII bahwa ijazah yang dikeluarkan sudah sesuai dengan Permendikbud 6 Tahun 2018. (Humas/Fika)