Dewan Profesor Gelar Acara Penguatan Peran DP dalam Memajukan UNS
Dewan Profesor Gelar Acara Penguatan Peran DP dalam Memajukan UNS
Ketua DP UNS, Prof. Drs. Suranto Tjiptowibisono, M.Sc., Ph.D., menyampaikan bahwa UNS telah bertransformasi status sejak berdiri pada tahun 1976, mulai dari Perguruan Tinggi (PT) Satker, PT Badan Layanan Umum (BLU), sampai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Status terbaru tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 56 Tahun 2020.
“Sebagaimana PP Nomor 56 Tahun 2020 bahwa UNS ini ada 4 Organ, yakni Majelis Wali Amanah (MWA), Senat Akademik (SA), Pimpinan PT, dan Dewan Profesor (DP) yang setiap organnya mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing,” terang Prof. Suranto.
Menurut Prof. Suranto Tjiptowibisono, keberadaan DP UNS termuat pada pasal 55 PP nomor 56 Tahun 2020. DP UNS memiliki tupoksi memberikan pertimbangan kepada Rektor dan SA dalam pengusulan profesor. Selain itu DP UNS turut memberikan pertimbangan atau pencabutan gelar doktor kehormatan, mengembangkan pemikiran atau pandangan dan memberikan masukan kepada organ UNS terkait pengembangan UNS.
Lebih lanjut, DP UNS juga menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ UNS terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan integritas moral dan etika serta wawasan kebangsaan pada Sivitas Akademika dan masyarakat, mengembangkan budaya akademik dan integritas intelektual Sivitas Akademika serta mengembangkan program dan strategi dalam pemberdayaan profesor.
Paparan Panja Dewan Profesor
Adapun Peran DP dapat terealisasi berkat kontribusi komisi atau kegiatan Panitia Kerja (Panja) yang dimilikinya. Kontribusi Panja Pancasila di mana UNS sebagai pelopor benteng Pancasila terbukti dengan melaksanakan lima kali FGD dan satu kali lokakarya untuk menghasilkan naskah akademik sebagai dasar mengambil kebijakanPanja Energi, dimana UNS sebagai pelopor penerapan energi bersih yang telah melakukan seminar nasional dan webinar. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan white paper sebagai dokumen kebijakan pemerintah, peta jalan/research activities UNS dan baterai lithium untuk konsorsium kendaraan listrik nasional.
Ketiga, Panja Penulisan Buku Sejarah UNS menghasilkan satu-satunya buku yang didesain tentang proses berdirinya UNS mulai dari masa konsolidasi, masa pembangunan fisik, pengembangan akademik dan masa pertumbuhan menuju internalisasi.
“Kedepan, diharapkan tidak ada lagi istilah ‘buku merah’ dan ‘buku putih’ UNS, tetapi yang ada adalah Buku Sejarah tentang UNS yang dihasilkan oleh Dewan Profesor UNS,” tutur Prof. Suranto.
Keempat, Panja Penghargaan Purna Bakti Guru Besar UNS. Pengukuhan adalah awal Profesor menapaki tangga awal puncak karir Guru Besar. Sedangkan orasi kehormatan adalah ciri seorang Guru Besar menapaki puncak capaian sebagai ilmuwan, pendidikan, dan “Maha Guru” paripurna. Selanjutnya, ada harapan untuk terus dikembangkan dan dilanjutkan oleh dosen juniornya.
Kelima, Panja Pangan Berkelanjutan. Panja ini mempunyai tujuan mengembangkan pemikiran dan konsep sistem produksi tanaman berkelanjutan (agroekosistem tropis) Indonesia. Adapun target output kegiatan Panja Pangan Berkelanjutan adalah buku tentang pengembangan sistem produksi pangan berkelanjutan di ekosistem tropis. Aspek bahasan mencakup sistem budidaya tanaman, pengelolaan tanaman, pengelolaan sumberdaya lahan, pengelolaan OPT, agro-pastoral, teknologi pangan dan pangan fungsional, serta pemberdayaan masyarakat. Beberapa dokumen akademik antara lain, identifikasi kebutuhan penelitian dan pembelajaran dan naskah akademik untuk inisiasi peraturan terkait Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan di ekosistem tropis.
Keenam, Panja Departemenisasi. UNS dengan 170-an Program Studi tanpa punya departemen menyebabkan pengelolaan kurang efektif dan efisien. Dengan adanya 11 Fakultas dan 2 Sekolah, maka diharapkan tiap fakultas dan sekolah dapat dibentuk departemen-departemen. Sehingga efektifitas, efisiensi, dan fleksibilitas dapat berjalan dengan lancar.
“Departemen menjadi ujung tombak pencapaian IKU/target yang dicapai, sedangkan fakultas diharapkan berfungsi koordinasi, fungsi jaminan mutu dan yang ditetapkan bersama karena semua membawa konsekuensi persentase keuangan akan berkembang,” pungkas Prof. Suranto.