Dewan Profesor UNS Gelar Webinar Kesiapan dan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagai Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia
Dewan Profesor UNS Gelar Webinar Kesiapan dan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagai Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia
ditulis kembali oleh Eko Prasetyo (Alexa.IT.com), cp foto : istimewa
SOLO - Dewan Profesor (DP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyelenggarakan Webinar Nasional dalam rangka “Kesiapan dan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagai Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia”. Kegiatan ini digelar secara luring dan daring di UNS Inn, Kamis (29/9/2022).
Webinar Nasional ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. Dr. Djarot Sulistio Wisnubroto sebagai Founder Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI), Dr. Ir. Andang Widi Harto, MT dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM dan Prof. Dr. Agus Supriyanto, S.Si., M.Si. yang merupakan dosen dan Kepala Program Studi S1 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNS.
Ketua DP UNS, Prof. Drs. Suranto Tjiptowibisono, M.Sc., Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan bahwa isue energi ini memang sangat menarik dan perlu kita siapkan ke depan untuk membangun Ketahanan dan kemandirian Energi Indonesia di masa yang akan datang. Kementerian ESDM telah mengeluarkan peta jalan Indonesia menuju target net zero emission paling lambat tahun 2060. Pada tahun tersebut, dicanangkan seluruh energi berasal dari energi baru dan terbarukan yang didominasi oleh energi surya dan hidro, serta adanya porsi energi nuklir sebesar 35 GW. Peta jalan tersebut juga menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mulai beroperasi pada 2049 sebesar 5 GW.
Menilik bahwa proses pembangunan PLTN membutuhkan jangka waktu 10 tahun atau lebih, maka diperkirakan pada 2030-an sudah dimulai tahapan pembangunan pembangkit tersebut. Kalau komitmen peta jalan diikuti, maka Indonesia harus menyiapkan infrastruktur, peraturan dan pengawasan, SDM, serta kesiapan keterlibatan industri lokal yang akan bekerja sama dengan vendor luar negeri.
Persiapan paling signifikan adalah melakukan sosialisasi secara terbuka ke masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya penjelasan sisi positif pemanfaatan energi nuklir saja, namun juga kemungkinan risiko teknologi nuklir. Dengan sosialisasi secara transparan maka diharapkan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan PLTN,” sambut Prof. Suranto.
Sambutan Rektor UNS yang diwakili Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Ahmad Yunus, M.S. disampaikan bahwa Indonesia memiliki tantangan serius untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat namun harus tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Indonesia adalah negara maritim/kepulauan, negara yang unik di dunia dan tidak ada negara serupa Indonesia maka Indonesia memiliki profil penyediaan listrik yang berbeda dengan negara kontinental. Keharusan kemandirian energi khususnya listrik karena Indonesia tidak mungkin mengimport listrik dari negara lain. Maka tantangan pertama adalah penyediaan energi listrik yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya populasi dan kesejahteraan.
Kemudian tantangan kedua adalah bagaimana mewujudkan permintaan energi tersebut dengan menyediakan energi yang handal, ramah lingkungan dan berkelanjutan dan Tantangan ketiga adalah bagaimana Indonesia memiliki solusi energi yang unik sesuai dengan kondisi geografi, ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) agar Indonesia sejajar dengan negara lain, terdepan dalam energi.
“Keberadaan DP UNS diharapkan melalui webinar ini memberikan sumbangsih terkait kebijakan dan regulasi PLTN sebagai Transisi Energi di masa depan pada pemerintah serta menguatkan komitmen peran serta Dewan Guru Besar dalam memecahkan masalah kebutuhan energi di masa depan,” terang Prof. Yunus.
Dalam Webinar “Kesiapan dan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagai Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia”, Prof. Dr. Djarot Sulistio Wisnubroto sebagai founder Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) menyampaikan bahwa yang menjadi dasar hukum Program PLTN antara lain UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPJPN) yang mengamanatkan nuklir dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik antara tahun 2015 – 2019 dan PP Nomor 76/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi nuklir sebagai pilihan terakhir.
“Kiranya, harus disiapkan SDM dan Infrastruktur Indonesia dalam program pembangunan PLTN. Namun demikian, tantangan utama bukanlah pada teknologi, namun pada masalah sosial-politik di Indonesia,” terang Prof. Djarot.
Narasumber kedua, Dr. Ir. Andang Widi Harto, MT dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM memaparkan tentang Kerangka Regulasi PLTN dan Industri Nuklir. Dalam pemaparannya, Dr. Ir. Andang Widi Harto, MT menyampaikan tentang Sistem Pembangkitan Energi menggunakan reaksi nuklir (PLTN, Sistem kogenerasi nuklir), Industri bahan bakar nuklir “front end” (penambangan, konversi kimia bahan bakar nuklir, pengayaan uranium, fabrikasi bahan bakar nuklir).
“Selain itu, juga tentang pengolahan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif, Reprosesing bahan bakar nuklir bekas, Produksi dan penggunaan radioisotope, penggunaan alat-alat pembangkit radiasi, industri yang berkaitan dengan TENORM serta transportasi bahan bakar nuklir dan material radioaktif,” terang Dr. Andang.
Sedangkan, narasumber ketiga Prof. Dr. Agus Supriyanto, S.Si., M.Si. menyampaikan tentang alasan energi listrik ramah lingkungan sangat dibutuhkan, yakni mencapai kesejahteraan 2050, hunting transisi energi, menggantikan batu bara sebagai energi primer, mengejar target climate change menuju Indonesia rendah karbon 2050 dan solusi energi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kesimpulannya, bahwa nuklir sebagai solusi energi ramah lingkungan yang berkelanjutan untuk Indonesia Sejahtera dan Rendah Karbon tahun 2050,” terang Prof. Agus.